ilustrasi: beritasatu.com
CIKANEWS/Infrastruktur - WIKA mengantongi pinjaman dari Tiongkok untuk menggeber proyek high speed railway (HSR) Jakarta - Bandung senilai Rp 3,75 triliun. Pinjaman ini akan dikeluarkan dalam tiga tahap, masing-masing senilai Rp 1,25 triliun dan akan diresmikan pada kuartal I tahun ini.
Bintang Perbowo, Direktur Utama WIKA, mengatakan dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk menyuntik anak usaha patungan WIKA, PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC). Pinjaman tersebut berasal dari China Development Bank. Dari total investasi US$ 5,5 miliar, China Development Bank memberi porsi pinjaman sebesar 75 persen dan sisanya dari ekuitas konsorsium. Pinjaman ini bertenor 40 tahun dengan bunga tetap 2 persen dan grace period 10 tahun.
Bintang mengatakan, konsorsium HSR akan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban modal minimal PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) senilai Rp 1,25 triliun. Dari nilai tersebut, konsorsium telah menyetor dana sekitar Rp 875 miliar. “Sisa setoran untuk kewajiban modal akan diselesaikan Januari. Kemudian ground breaking proyek pada kuartal I-2016 dan setelah itu menarik pinjaman dari CDB,” kata Bintang di Jakarta, baru-baru ini.
Bintang menegaskan, porsi ekuitas dan pinjaman untuk proyek HSR memiliki rasio satu banding tiga. Dengan demikian, jika dari ekuitas sudah disetor Rp 1,25 triliun, porsi pinjaman tahap pertama sekitar Rp 3,75 triliun. Penarikan pinjaman bakal disesuaikan dengan progres pengerjaan proyek.
Sebagai informasi, pada KCIC, kepemilikan saham konsorsium BUMN Indonesia sebesar 60%, sedangkan sisanya 40% milik BUMN Tiongkok. Pada porsi Konsosium BUMN Indonesia, Wika sebagai pemimpin konsorsium menguasai 38% saham, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) memiliki 12% saham, serta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dan PT Kereta Api Indonesia masing-masing memiliki porsi 25%.
Para pihak yang terlibat dalam HSR berkomitmen untuk menggunakan komponen lokal. Dari total nilai proyek, konsorsium BUMN Indonesia mengantongi perkerjaan senilai US$ 3,38 miliar, dan sisanya US$ 1,98 miliar milik konsorsium Tiongkok.
(DWP)
